Syamdakir Edy Hamid. Foto : Ist/FS.CO
//Jangan Biarkan Isu Liar Berkembang, Segera Cari Solusi
PRABUMULIH – Tiga kali DPRD mengelar sidang LPJ Wako 2021 di Ruang Sidang Paripurna, belakangan selalu gagal karena tidak kourumnya para Anggota DPRD.
Hal itu jelas menjadi sorotan semua pihak, salah satunya Partai Golkar selaku Partai Pengusung dan Pemenang Pemilu 2019 silam.
Ketua DPD II Partai Golkar, Syamdakir Edy Hamid ST menyatakan, keprihatian terhadap hal itu, jika ini terus terjadi seolah ada hubungan tidak harmonis antara Pemkot dan DPRD, sedangkan wako dan Wawako itu diusung semua Partai di Prabumulih ini pada Pilkada 2019 lalu,” terang Uncle Syam, sapaan akrabnya, Kamis (14/7/2022).
Dan, ia menyarankan, agar adanya mediasi antara Pemkot dan DPRD guna mencari solusi segera atas permasalahan itu.
“Kalau saya lebih mengajak kita semua berpikir positif saja dan tidak boleh berasumsi dan berpikiran liar. Karena itu akan membuat makin blunder. Toh kita juga belum tahu persis apa sesungguhnya menyebabkan ini tidak kourum, apa faktor kesengajaan atau karena faktor kebetulan momennya bertabrakan, di sini peran jeli pimpinan DPRD dan Sekwan dan Banmus dalam menentukan jadwal tepat,” terangnya.
Menurut Uncle Syam, paripurna pertama sampai paripurna ketiga ada peningkatan kehadiran Anggota DPRD. “Jadi menurut saya ini bisa menepis isu mengatakan DPRD minta jatah kue ke Pemkot sehingga sengaja tidak masuk paripurna,” sebutnya.
“Coba kita ingat paripurna ke 1 ada 2 hadir, paripurna ke 2 ada 10 hadir dan paripurna ke 3 ada 13 hadir, artinya ada kemungkinan ketidak hadiran itu bukan karna kesengajaan,” tambahnya.
Ia pun, agak sedikit mengoreksi statemen wako menyesalkan ketidakhadiran sambil memberikan komentar terlampau melebar, menurutnya bisa memperdalam opini negatif di publik. “Padahal sebenarnya, kan belum tahu persis penyebab tidak korum tersebut apa. Hal ini harus kita jaga jangan sampai masyarakat menilai ada hubungan tak harmonis antara Pemkot dan DPRD, ini mesti dihindari,” saran Ketua FKKPI dan PDBI ini.
Lanjut suami Wulandari SE ini, secara kacamata politis, ada baiknya masing-masing pihak sama-sama mengkoreksi. “Jadi wako juga koreksi dari sisi eksekutif, DPRD juga koreksi dari sisi tugas dan fungsinya. Kalau kita mau berandai andai, bisa saja kemungkinan ketidakhadiran Anggota DPRD karena bentuk kekecewaan terhadap Pemkot. Kekecewaan apa ? Bisa saja kekecewaan karena ada bahan usulan dewan berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses tidak dimasukkan dalam rencana kerja anggaran disusun,” tukas pria penyuka olahraga off-road ini.
Ucapnya, mungkin karna berulang- begitu sehingga Dewan merasa kecewa. Toh sebagai fungsinya, tidak hanya sebagai budgeting dan anggaran serta pengawasan saja. Tetapi, Dewankan juga menampung aspirasi masyarakat melalui reses dan juga aspirasi partai politik. Itu salah satu kemungkinannya. Mungkin juga karena memang berhalangan karena ada kegiatan lain bersamaan momen waktu paripurna.
Menurutnya, perlu adanya mediasi baik antara Pemkot dan DPRD, siapa mediatornya, Pemkot bisa komunikasi pimpinan DPRD , bisa juga lewat Gubernur atau bisa bersama partai politik pengusung, kan wako ddanwawako diusung mayoritas partai di Prabumulih ini.
“Wako dan Wawako ini diusung partai Golkar termasuk semua partai di Prabumulih ini , nanti saya akan memanggil fraksi Golkar menanyakan hal tersebut,” ucapnya.
Sambungnya, karena sejauh ini dalam pengamatan Fraksi Golkar hadir dalam setiap paripurna walaupun tampak ada tidak lengkap. “Dikarenakan memang ada tugas partai kebetulan berbarengan paripurna seperti paripurna kedua berbarengan Musdalub Partai Golkar di Palembang. Dari saya menyarankan adakan mediasi dan komunikasi baik dan jangan serta hindari berasumsi tidak penting. Ya kan, bisa bicara sambil nyeruput kopikan sama-sama wong Prabomoleh demi Prabumulih dan kemajuan Prabumulih,” saran Syam.
Kata Syam, kalau melihat sampai kemarin menilai tidak ada itu bagi bagi kku, itu isu menyesatkan, dan tahu bahwa tugas dewan sudah jelas dan bukan wewenang bagi kue. “Terus apa sih maksudnya kue? Proyek? Kan ada mekanismenya bisa dapat itu dan bukan DPRD jadi jangan dikembangkan isu itu. Sama sama colling down lah,” kata Uncle Syam lagi.
“Kita jangan berasumsi jelek dulu karena akan mempermalukan kita sendiri sebagai masyarakat Prabumulih,” tutupnya. (rin/ril)