Desak Transparansi Rekrutmen, Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Gelombang aksi besar dipastikan akan mengguncang kawasan Bawah Kemang, Kota Prabumulih, pada Selasa, 21 April 2026. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) APM menyatakan siap “menggasak” pihak PDSI–PDC bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam aksi unjuk rasa yang akan dipusatkan di depan Kantor PHR Zona 4.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan tidak transparannya proses rekrutmen tenaga kerja di lingkungan perusahaan migas tersebut, yang dinilai merugikan masyarakat lokal.
Kepastian aksi ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, usai memimpin rapat konsolidasi internal yang digelar di basecamp organisasi. Dalam rapat tersebut, seluruh persiapan aksi dinyatakan telah matang, baik dari segi massa, logistik, hingga tuntutan yang akan disuarakan.
“Kami sudah sepakat, aksi ini fix digelar pada 21 April. Kami akan menurunkan ribuan massa untuk menyuarakan keresahan masyarakat terkait proses rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak transparan,” tegas Abi.
Menurutnya, selama ini proses penerimaan tenaga kerja oleh PDSI–PDC yang bekerja sama dengan Disnaker kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai adanya praktik tidak sehat, seperti sistem “jatah” yang diduga hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kami menduga ada permainan dalam rekrutmen. Katanya terbuka dan melalui seleksi, tapi faktanya masih ada istilah ‘jatah’. Ini yang membuat masyarakat kecewa dan mempertanyakan komitmen transparansi,” ujarnya.
Abi menambahkan, aksi yang akan digelar tidak sekadar unjuk rasa biasa, melainkan bentuk tekanan moral agar pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen yang berjalan selama ini.
“Kami ingin ada perubahan nyata. Jangan hanya slogan transparansi, tapi praktik di lapangan berbeda. Ini harus dibuka secara jelas ke publik,” lanjutnya.
Selain menyoroti dugaan ketidaktransparanan, LSM APM juga menuntut agar proses rekrutmen tenaga kerja ke depan melibatkan pengawasan dari pihak independen. Hal ini dinilai penting untuk meminimalisir potensi penyimpangan.
“Kami mendorong adanya pelibatan pihak ketiga yang independen, termasuk LSM, dalam mengawasi proses rekrutmen. Dengan begitu, tidak ada lagi kecurigaan atau praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, isu tenaga kerja lokal juga menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. APM menilai, selama ini masyarakat lokal belum sepenuhnya mendapatkan prioritas dalam perekrutan tenaga kerja di wilayahnya sendiri.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar diutamakan. Jangan sampai masyarakat Prabumulih hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sementara peluang kerja justru dinikmati oleh pihak luar,” tegas Abi.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan perusahaan besar di suatu daerah seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.
“Perusahaan harus punya tanggung jawab sosial. Salah satunya dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria,” imbuhnya.
Dalam aksi nanti, LSM APM berencana menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya transparansi penuh dalam proses rekrutmen, penghapusan praktik dugaan ‘jatah’, pelibatan pengawas independen, serta prioritas bagi tenaga kerja lokal.
Selain itu, massa juga akan meminta penjelasan langsung dari pihak PDSI–PDC dan Disnaker terkait mekanisme rekrutmen yang selama ini berjalan.
“Kami ingin ada klarifikasi langsung. Jangan sampai isu ini terus berlarut-larut tanpa kejelasan,” katanya.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat. LSM APM juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan anarkis selama penyampaian aspirasi.
“Kami tegaskan aksi ini damai. Tujuan kami jelas, menyampaikan aspirasi dan menuntut keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya. (rin)
