PALEMBANG, FAJARSUMSEL.COM – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menegaskan komitmen kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026.
Komitmen tersebut ditunjukkan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago memimpin Apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanganan Karhutla Sumsel sekaligus Reaktivasi Desk Karhutla Nasional Tahun 2026 di halaman Griya Agung, Rabu (6/5/2026) pagi.
Kegiatan tersebut ditandai dengan pemeriksaan pasukan dan peralatan, reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla, hingga simulasi penanganan karhutla secara terintegrasi.
Dalam arahannya, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa apel tahun ini memiliki makna penting karena dibarengi dengan reaktivasi desk koordinasi penanggulangan karhutla tahun 2026. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga unsur terkait dalam upaya mitigasi, pencegahan, penanggulangan, penegakan hukum, serta pemulihan pascakebakaran.
“Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan mitigasi serta membangun kerja sama yang solid dalam penanganan karhutla,” tegasnya.
Ia menambahkan, Presiden memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Karena itu, capaian pengendalian yang telah diraih harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Menurutnya, Sumatera Selatan merupakan wilayah strategis dengan tingkat kerawanan tinggi akibat karakteristik lahan gambut, kawasan perkebunan, serta riwayat kebakaran yang berulang setiap tahun.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla secara nasional pada 2024 mencapai sekitar 376.805 hektare dan pada 2025 turun menjadi sekitar 359.619 hektare. Sementara di Sumsel, luas karhutla pada 2024 tercatat sekitar 15.422 hektare dan menurun menjadi 5.939 hektare pada 2025.
Sedangkan untuk periode 1 Januari hingga 30 April 2026, luas karhutla di Sumsel tercatat sekitar 79 hektare.
“Penurunan ini patut disyukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah. Justru capaian ini harus dipertahankan melalui kerja yang lebih disiplin, lebih dini, dan lebih terpadu,” ujarnya.
Menko Polkam juga meminta seluruh pihak mewaspadai kondisi cuaca dan iklim. Berdasarkan data BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau pada April hingga Juni 2026, sedangkan Sumsel diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026.
Sementara itu, berdasarkan pemetaan BPBD Sumsel, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk kategori rawan karhutla tahun 2026. Wilayah tersebut diminta menjadi prioritas pengawasan, patroli pencegahan, serta penyiapan sumber daya karena memiliki karakteristik lahan gambut atau mineral kering, area perkebunan, dan riwayat kebakaran berulang.
“Dengan mencermati hal itu, saya minta kepada Gubernur Sumatera Selatan, para Forkopimda, bupati dan wali kota, serta seluruh jajaran agar menjadikan penanggulangan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang dan selama musim kemarau 2026,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh perangkat daerah, termasuk memastikan posko siaga berjalan optimal, personel dan peralatan siap, sumber air terpetakan, jalur mobilisasi terbuka, serta sistem komando lapangan berjalan efektif.
Selain itu, seluruh data dan informasi diminta terintegrasi dalam satu sistem yang cepat dan akurat sehingga setiap titik panas dapat segera diverifikasi dan ditangani tanpa ego sektoral.
Menko turut mengingatkan dunia usaha di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan agar memenuhi kewajiban dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla di wilayah kerja masing-masing.
“Dunia usaha harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi sumber persoalan,” tegasnya lagi.
Dalam kesempatan tersebut, Sumatera Selatan juga disebut harus menjadi salah satu barometer pengendalian karhutla di kawasan Sumatera bagian selatan mengingat dampaknya sangat luas, mulai dari kesehatan masyarakat, transportasi, aktivitas ekonomi, kualitas udara, hingga citra daerah dan negara.
“Kita jadikan apel kesiapsiagaan hari ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, menyatukan langkah, dan memastikan Sumatera Selatan siap menghadapi musim kemarau 2026 dengan kesiapsiagaan penuh. Kita harus bergerak lebih awal, lebih cepat, dan lebih terpadu,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, Menteri Lingkungan Hidup RI Moh. Jumhur Hidayat, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Kepala BMKG RI Teuku Faisal Fatahni, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wijayagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Darmawan, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah lainnya.
Pada kesempatan itu juga dilakukan penyerahan bantuan awal penanggulangan bencana karhutla senilai Rp2,8 miliar berupa motor trail pemadam karhutla, mesin pompa pemadam, alat pelindung diri personel, dan perlengkapan pendukung lainnya.
Kegiatan apel ditutup dengan simulasi pemadaman karhutla secara terintegrasi yang melibatkan berbagai unsur penanggulangan bencana dan keamanan. (ril)
