PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Proses rekrutmen tenaga kerja PTC yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih mendapat sorotan dari LSM APM. Organisasi tersebut mendesak agar seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan diawasi oleh tim independen.
Ketua Umum LSM APM, Adi Susanto, didampingi Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menegaskan pentingnya keterbukaan guna meminimalisir potensi kecurangan dalam proses rekrutmen tersebut.
Menurut Adi Susanto, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap seleksi administrasi, ujian tertulis, hingga wawancara.
“Seluruh proses harus dilakukan secara terbuka. Dengan adanya pengawasan, kita bisa memastikan rekrutmen berjalan sesuai aturan dan ketentuan serta minim kecurangan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (29/4/2026).
Ia juga menambahkan, pihaknya meminta agar LSM APM dilibatkan langsung dalam proses pengawasan rekrutmen sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga integritas seleksi tenaga kerja.
Selain itu, LSM APM turut mendorong agar tenaga kerja lokal, khususnya yang berada di wilayah ring 1 area operasional perusahaan, diprioritaskan dalam penerimaan tenaga kerja.
“Kami berharap tenaga kerja lokal ring 1 menjadi prioritas utama, terutama di wilayah operasional Pertamina dan sekitarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPD LSM APM, Abi Rahmat Rizki, menyampaikan pernyataan yang lebih tegas. Ia menilai, tanpa transparansi dan pengawasan independen, rekrutmen rawan disusupi praktik tidak sehat.
“Jangan sampai rekrutmen ini hanya formalitas atau sekadar memenuhi administrasi saja. Kami tidak ingin ada permainan, titipan, atau praktik tidak fair yang merugikan masyarakat lokal,” tegas Abi.
Ia juga menekankan, jika ditemukan indikasi kecurangan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap mengambil langkah lebih lanjut.
“Kalau kami menemukan ada kejanggalan, tentu akan kami sikapi secara serius. Bisa kami laporkan, bahkan kami dorong untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Ini menyangkut hak masyarakat Prabumulih untuk mendapatkan pekerjaan secara adil,” tandasnya.
Tak hanya itu, LSM APM juga meminta DPRD Kota Prabumulih untuk memanggil Disnaker guna memastikan proses rekrutmen tenaga kerja di daerah tersebut berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami berharap DPRD bisa memanggil Disnaker. LSM APM akan terus mengawal agar rekrutmen ini benar-benar transparan,” pungkasnya. (rin)
