PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kota Prabumulih menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP), Selasa (7/4/2026), guna membahas pengendalian serta distribusi alat kontrasepsi (alokon) gratis bagi masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat kantor dinas tersebut menjadi wadah strategis untuk menguji kesiapan layanan keluarga berencana (KB) tahun ini. Berbagai pihak dilibatkan dalam forum tersebut, mulai dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) hingga unsur kepegawaian, guna memperkuat koordinasi lintas sektor.
Dalam forum itu, isu utama yang mengemuka adalah memastikan distribusi alokon berjalan tepat sasaran. Selain itu, aspek standar mutu dan keamanan juga menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program.
Kepala Dinas PPKBPPPA Kota Prabumulih, Eti Agustina SKM MKes, menegaskan bahwa pengendalian dan distribusi alokon merupakan bagian strategis dari program nasional yang berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas keluarga.
“Melalui Forum Konsultasi Publik ini, kami ingin memastikan pendistribusian alat kontrasepsi dilakukan secara gratis, merata, dan sesuai standar mutu serta keamanan,” ujar Eti.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu mendorong pelayanan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui FKP ini, Pemerintah Kota Prabumulih berharap dapat menghimpun berbagai masukan konstruktif.
Dengan demikian, program pengendalian penduduk dan pelayanan KB ke depan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
