JAKARTA, FAJARSUMSEL.COM – Pemerintah mulai menjalankan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru sebagai bagian dari upaya pembaruan sistem hukum nasional. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat memahami substansi perubahan regulasi yang menekankan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa sosialisasi KUHAP baru menjadi tahapan krusial sebelum implementasi penuh di lapangan. Pemerintah ingin memastikan bahwa perubahan norma dan prosedur hukum acara pidana dapat dipahami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda-beda.
Ia menegaskan bahwa KUHAP baru dirancang untuk memperkuat perlindungan hak warga negara tanpa mengurangi efektivitas penegakan hukum.
“Sosialisasi ini penting agar seluruh aparat memiliki pemahaman yang sama sehingga penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa pembaruan KUHAP merupakan bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat supremasi hukum. Melalui regulasi yang lebih adaptif dan berkeadilan, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin meningkat dan proses hukum dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, katanya.
Dari sisi aparat penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kesiapan mendukung penerapan KUHAP baru melalui penyesuaian prosedur dan peningkatan kapasitas personel.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusinya siap mengikuti arah kebijakan pemerintah dan memastikan setiap anggota memahami perubahan hukum acara pidana secara komprehensif.
“Polri siap menyesuaikan langkah dan prosedur agar penerapan KUHAP baru benar-benar mencerminkan keadilan dan perlindungan hak masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah menilai sosialisasi KUHAP baru sebagai fondasi penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, berimbang, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, implementasi KUHAP baru diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik serta memastikan penegakan hukum berjalan lebih profesional dan berkeadilan.
[8/1, 15.28] Ofan BGN Reza: *Presiden Prabowo Siap Groundbreaking 6 Proyek Hilirisasi, Dorong Nilai Tambah Industri Nasional*
*JAKARTA* – Pemerintah memastikan komitmennya dalam mempercepat agenda hilirisasi nasional sebagai strategi utama mendorong nilai tambah industri dan memperkuat ketahanan ekonomi. Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking terhadap enam proyek hilirisasi strategis pada Januari 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi usai mengikuti Retret Kabinet Merah Putih di Hambalang. Prasetyo mengatakan, enam proyek tersebut menjadi tahap awal dari total sekitar 18 proyek hilirisasi yang telah disepakati pemerintah dan akan dibangun secara bertahap hingga Maret 2026.
“Di bulan Januari direncanakan ada enam groundbreaking dari program hilirisasi. Kemudian akan dilanjutkan di bulan Februari dan Maret untuk menyelesaikan kurang lebih 18 program yang sudah kita sepakati,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, proyek tersebut bersifat mendesak karena berkaitan langsung dengan persoalan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah pembangunan fasilitas _waste to energy_ atau pengolahan sampah menjadi energi.
“Akan dibangun di 34 kabupaten dan kota yang saat ini menghadapi persoalan sampah dengan volume lebih dari 1.000 ton per hari, perlu segera ditangani agar sampah tidak terus menggunung dan menimbulkan berbagai permasalahan,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan proyek hilirisasi di sektor energi, termasuk pembangunan fasilitas gasifikasi batu bara menjadi _dimethyl ether (DME)._ Proyek ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi.
Presiden Prabowo juga secara khusus membahas perkembangan proyek-proyek hilirisasi bersama CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani dalam pertemuan di Hambalang. Dalam pertemuan tersebut, dibahas lima hingga enam proyek yang siap groundbreaking pada awal 2026 dengan total nilai investasi mencapai US$6 miliar atau sekitar Rp100 triliun.
“Program tersebut akan dilakukan di beberapa provinsi Indonesia dan diharapkan memberikan dampak ekonomi yang nyata, baik dari sisi investasi maupun penciptaan lapangan kerja,” jelas Rosan.
Rosan sebelumnya juga mengungkapkan bahwa beberapa proyek yang akan memulai pembangunan antara lain Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR), pabrik bioavtur di Cilacap, serta pabrik bioetanol di Banyuwangi.
“Seluruh proyek tersebut merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi baru yang dirancang untuk memperkuat rantai pasok industri nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Strategi Hilirisasi dan Mineral Mining Industry Indonesia (MIND ID), Tedy Badrujaman mengapresiasi kemajuan proyek hilirisasi nikel PT Vale Indonesia Tbk di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Ia menilai proyek tersebut menunjukkan progres signifikan dan mencerminkan keseriusan pemerintah serta pelaku industri dalam menjalankan agenda hilirisasi.
“Hilirisasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan karena mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional,” tutur Tedy. (ril)
