PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Prabumulih (FKPP) bersama sejumlah LSM menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Prabumulih, Rabu (3/9/2025). Aksi tersebut berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat dari aparat TNI dan Polri.
Dalam orasinya, para peserta aksi menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak agar segera disahkan UU Perampasan Aset Koruptor, mendorong transparansi penggunaan anggaran aspirasi, menolak kenaikan pajak, menuntut penghapusan tunjangan DPR, hingga meminta para wakil rakyat menjaga etika, sikap, dan tutur kata.
“Kami datang ke sini menyampaikan tuntutan agar bisa ditindaklanjuti ke pusat,” ujar Koordinator Aksi, M Romli, didampingi rekannya Arthur Kaunang.
Romli juga mengapresiasi langkah DPRD Prabumulih langsung menemui massa. “Kami berterima kasih atas respon DPRD Prabumulih bersedia berdialog dengan kami,” ujarnya.
Sementara itu, Arthur menyoroti soal penggunaan anggaran aspirasi dinilai belum transparan. “Jangan seperti sebelumnya, anggaran Rp 40 miliar habis hanya untuk perjalanan dinas tanpa hasil jelas. Harapan kami, dana aspirasi benar-benar diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Arthur juga menambahkan, penggunaan anggaran harus jelas sesuai aturan dan ketentuan. “Khususnya kemaslahatan masyarakat Prabumulih,” imbuhnya.
Selain itu, peserta aksi juga meminta agar DPRD Prabumulih mengeluarkan kebijakan benar-benar menguntungkan masyarakat, demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Nanas. “Berdayakan masyarakat Prabumulih. Sekarang ini masih banyak pengangguran butuh perhatian serius,” seruan mereka.
Peserta aksi juga mengungkapkan, selama ini cukup sulit untuk bisa bertemu langsung dengan wakil rakyat di Prabumulih. “Momen aksi ini sangat tepat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus bertemu para Anggota DPRD Prabumulih,” tambah salah satu orator.
Lebih lanjut, peserta aksi juga menekankan pentingnya DPRD Prabumulih mengeluarkan kebijakan melalui Perda Pengelolaan Sumur Tua. “Hal ini agar bermanfaat bagi masyarakat Prabumulih dan mampu meningkatkan kesejahteraannya,” tegas mereka.
Tak hanya itu, peserta aksi juga menuntut agar DPRD Prabumulih memprioritaskan tenaga kerja lokal, guna mengurangi angka pengangguran di Kota Migas ini.
Mereka mendesak agar DPRD menerbitkan dan memperbarui Perda Tenaga Kerja Lokal sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat.
“Selain itu, berikan pelatihan. Apalagi di Prabumulih banyak perusahaan yang bisa menjadi tempat kerja masyarakat, sehingga dapat menurunkan angka pengangguran,” pinta peserta aksi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi, bersama para wakil ketua dan anggota DPRD lainnya langsung menemui peserta aksi.
“Terima kasih atas aksi damainya dan kesediaan berdialog bersama DPRD Prabumulih. Kami siap menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat disampaikan hari ini,” kata Deni Victoria.
Ia juga menegaskan, saran dan kritik disampaikan para peserta aksi akan menjadi masukan berharga. “Terima kasih atas saran dan kritiknya. Hal ini tentu akan menjadi bekal bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRD Prabumulih juga berterima kasih atas kontribusi diberikan melalui aksi damai tersebut. “Ini sangat bermanfaat untuk mewujudkan Prabumulih lebih baik lagi, sekaligus menjadi dorongan bagi kemajuan dan kesejahteraan Kota Nanas,” pungkasnya.
Aksi berjalan dengan tertib hingga selesai, tanpa adanya insiden berarti. (rin)
