PALEMBANG, FAJARSUMSEL.COM – Momentum bulan suci Ramadhan dimanfaatkan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Sumatera Selatan untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, serta kolaborasi dengan insan pers. Hal tersebut terwujud dalam kegiatan Silaturahmi Ramadhan SKK Migas–KKKS Wilayah Sumsel bersama Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (2/3/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara sektor hulu migas dan media, sekaligus menegaskan peran strategis pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Field Manager PT Seleraya Merangin Dua (SMRC), Adina Nur Apriyanto, dalam sambutannya menegaskan bahwa media, khususnya FJM Sumsel, memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan industri hulu migas melalui penyampaian informasi yang konstruktif kepada publik.
“Peran media sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Melalui silaturahmi ini, kami berharap komunikasi semakin terbuka dan kolaborasi antara FJM Sumsel dan SKK Migas dapat terus terjalin serta memberikan manfaat bersama,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan jurnalis yang profesional sangat membantu SKK Migas dan KKKS dalam menjelaskan berbagai aktivitas operasi hulu migas, capaian produksi, hingga program-program yang berdampak langsung bagi daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Departemen Formalitas, Safei Syafri, menyampaikan rasa syukur atas kembali terjalinnya silaturahmi dengan insan pers di momentum Ramadhan tahun ini.
“Alhamdulillah, kita bisa kembali bersilaturahmi. Kepada rekan-rekan media, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Kegiatan operasi hulu migas tanpa bantuan awak media tidak akan tersampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Safei menegaskan bahwa sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang baik antara SKK Migas, KKKS, media, serta para pemangku kepentingan lainnya harus terus berlanjut dan ditingkatkan. Ia menyebut, Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) pada tahun 2025 terbukti mampu memberikan kontribusi dalam menambah produksi migas nasional.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan terjaganya hubungan yang baik antara KKKS, stakeholder, dan masyarakat dalam menjalankan amanah Asta Cita Presiden Republik Indonesia, sehingga target APBN tetap dapat dicapai meskipun di detik-detik terakhir.
Dalam kesempatan itu, Safei juga menyinggung implementasi regulasi terkait sumur masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di wilayah Sumbagsel direncanakan dapat dimulai pada akhir tahun, salah satunya di Kabupaten Batang Hari.
Sementara untuk wilayah Sumatera Selatan, saat ini masih dalam tahap pematangan.
“Memang ada desakan agar pelaksanaannya bisa dipercepat, supaya produksi masyarakat dapat diakomodir. Namun data yang ada harus benar-benar sinkron dengan fakta di lapangan, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa di lapangan masih ditemukan aktivitas sumur masyarakat. Saat ini, pengeboran sumur baru tidak diperbolehkan, meskipun sumur yang sudah ada sebelum terbitnya peraturan tersebut masih ditemukan di lapangan.
“Ke depan, kami berharap pada 2026 hal ini sudah bisa direalisasikan dengan baik. Lingkungan tetap terjaga, namun ekonomi masyarakat juga dapat meningkat melalui pengelolaan sumur masyarakat yang sesuai aturan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Forum Jurnalis Migas (FJM) Sumsel, Oktaf Riadi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta keterbukaan SKK Migas kepada insan pers.
“Terima kasih atas kegiatan ini. Kita masih bersatu di FJM Sumsel untuk saling menguatkan dan bersinergi. Semoga silaturahmi dan komunikasi yang terjalin ini terus terjaga dan semakin baik ke depannya,” tuturnya.
Melalui kegiatan Silaturahmi Ramadhan ini, diharapkan hubungan kemitraan antara SKK Migas–KKKS Wilayah Sumsel dan FJM Sumsel semakin solid, transparan, serta mampu mendorong penyebaran informasi hulu migas yang berimbang demi kepentingan publik, keberlanjutan energi nasional, dan kesejahteraan masyarakat. (rin)
