PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM — Pemkot Prabumulih kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Hal itu ditandai dengan digelarnya Rapat Teknis Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), dibuka secara resmi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prabumulih, Drs Aris Priadi SH MSi. Rapat ini membahas penyusunan nota kesepakatan serta rencana kerja peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Pemda Tahun 2026.
Dalam sambutannya, Asisten I menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan merata. Menurutnya, penyelarasan data, regulasi, hingga mekanisme pendanaan menjadi kunci agar penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah berjalan efektif.
“Melalui rapat teknis ini, kita berharap setiap perangkat daerah memahami peran dan tanggung jawabnya. Implementasi program PBPU dan BP Pemda 2026 harus lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyanti, memaparkan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan sepanjang tahun berjalan. Ia menyampaikan laporan terkait tingkat keaktifan peserta, tantangan dihadapi, hingga proyeksi kebutuhan pembiayaan tahun mendatang. BPJS Kesehatan turut memberikan rekomendasi teknis mulai dari optimalisasi layanan, pembaruan data peserta, hingga penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan BPJS.
Kegiatan ini melibatkan banyak pemangku kepentingan dari berbagai perangkat daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, BPKAD, Disdukcapil, serta perwakilan dari Inspektorat, Bagian Kerja Sama, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian Tata Pemerintahan, Diskominfo, dan Bagian Perencanaan serta Keuangan. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat sinkronisasi kebijakan agar pelayanan jaminan kesehatan di Prabumulih semakin komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Pemkot Prabumulih kembali menegaskan komitmennya terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, sekaligus memastikan setiap program jaminan kesehatan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. (ril)
