PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Puluhan warga Dusun Prabumulih terdampak rencana pelebaran jalan mendatangi gedung DPRD Prabumulih, Senin (3/11/2025). Mereka menggelar audiensi di Ruang Banggar dan diterima langsung pimpinan serta anggota DPRD setempat.
Dalam pertemuan itu, perwakilan warga, Suharta Ucin, menegaskan bahwa masyarakat Dusun Prabumulih sejak awal selalu mendukung program pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Karena itu, ia meminta agar rencana pelebaran Jalan Dusun Prabumulih dijadikan prioritas utama pada tahun anggaran 2026.
“Salah besar kalau kami dituding tidak mendukung pembangunan. Sejak lama kami mendukung penuh program Pemkot Prabumulih. Kami hanya ingin, pelebaran Jalan Dusun Prabumulih ini menjadi prioritas pembangunan,” ujar Suharta di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.
Menurutnya, masyarakat berharap proyek pelebaran jalan ini dapat terealisasi tahun depan. Ia menyebut, Dusun Prabumulih merupakan cikal bakal berdirinya Kota Nanas, sehingga sudah sepatutnya wilayah itu mendapatkan perhatian serius.
“Mari kita buat sejarah, supaya rencana pelebaran jalan ini benar-benar terlaksana pada 2026. Kami mendukung penuh demi kemajuan Bumi Seinggok Sepemuyian,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Suharta juga menyinggung hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dinilai tidak sesuai harapan warga. Ia menilai nilai appraisal tanah justru turun dibandingkan hasil 2013.
“Harusnya naik, bukan turun. Kami berharap harga KJPP bisa lebih dari Rp 5,3 juta per meter persegi, sesuai penilaian pada 2013,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suharta juga menyampaikan keluhan warga yang selama ini kesulitan melakukan pembangunan karena tidak dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan tersebut.
“Tolong keluarkan IMB, karena tanpa itu masyarakat tidak bisa membangun rumah atau memperbaiki bangunan. Ini jadi kendala besar bagi kami,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Prabumulih, H. Deni Victoria SH MSi, menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Dusun Prabumulih. DPRD, katanya, berkomitmen mendukung realisasi rencana pelebaran jalan tersebut.
“Soal KJPP, itu sudah ada aturannya. Kita tunggu saja hasil terbaru enam bulan ke depan. Semoga sesuai keinginan masyarakat,” terang Deni.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pelebaran jalan ini tidak bisa dilakukan sembarangan, karena menggunakan dana APBD atau uang rakyat.
“Pelebaran jalan ini menggunakan APBD, artinya uang rakyat. Jadi tidak bisa asal dan sembarang. Kita harus patuhi aturan, jangan sampai melanggar,” tegasnya.
Politisi muda ini menambahkan, selama delapan bulan menjabat sebagai legislatif, DPRD terus berupaya memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Prabumulih.
“Kami selalu berkomitmen mendukung program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. DPRD dan Pemkot Prabumulih akan terus bersinergi demi kemajuan kota ini,” tandasnya. (rin)
