JAKARTA, FAJARSUMSEL.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kartika Yanti, SH., MH., memimpin langsung koordinasi dan konsultasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2026 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (3/3).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai langkah sinkronisasi kebijakan dan penganggaran TPP agar pelaksanaannya pada 2026 berjalan sesuai regulasi, akuntabel, serta tepat waktu.

Dalam pertemuan itu, sejumlah poin strategis menjadi fokus pembahasan. Pertama, sinkronisasi regulasi untuk memastikan skema TPP Kabupaten PALI selaras dengan aturan terbaru Pemerintah Pusat, termasuk standar harga satuan dan kriteria tambahan penghasilan.
“Kami ingin memastikan kebijakan TPP Tahun Anggaran 2026 benar-benar selaras dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Sinkronisasi ini penting agar pengalokasiannya tepat, akuntabel, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Kartika Yanti.

Kedua, validasi anggaran melalui penyesuaian alokasi TPP dengan kemampuan fiskal daerah guna menjamin kepastian pembayaran bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini dinilai penting agar kebijakan TPP tidak membebani keuangan daerah, namun tetap memberikan motivasi bagi pegawai.
“TPP bukan hanya soal tambahan penghasilan, tetapi juga instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja ASN. Karena itu, kami merumuskan indikator yang objektif dan menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah agar pembayarannya terjamin,” tegasnya.
Ketiga, peningkatan kinerja dengan merumuskan indikator penilaian yang objektif dan terukur. Indikator tersebut diharapkan mampu mendorong produktivitas ASN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten PALI.

Melalui koordinasi ini, Pemkab PALI menegaskan komitmennya dalam menjalankan manajemen keuangan daerah yang transparan dan tertib administrasi demi mewujudkan kesejahteraan ASN yang berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2026. (rin/Adv)







