Dipe Anom. Foto : Ist/FAJARSUMSEO.COM
PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Prabumulih sejatinya telah diagendakan pada Senin, 14 Oktober 2024.
Namun dilakukan penundaan, karena Fraksi Golkar Prabumulih belum mendapatkan persetujuan dari Ketua DPD Golkar Prabumulih, Syamdakir Amrullah ST.
Wakil Ketua II DPRD Prabumulih, Ir Dipe Anom dikonfirmasi membenarkan hal itu kepada awak media, Rabu, 16 Oktober 2024.
“Iya benar, secara defacto maupun de jurre Syamdakir masih tetap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih,” ujar Anom, sapaan akrabnya.
Menurutnya, sesuai mekanisme dan aturan administrasi organisasi umumnya berlaku, surat keputusan itu mesti ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar, mana keputusannya diambil melalui mekanisme rapat organisasi.
“Atas pertimbangan itulah, maka pimpinan mengambil sikap menunda rapat pembentukan fraksi-fraksi dan AKD di DPRD Prabumulih,” bebernya.
Lanjutnya, menunggu mekanisme ada di DPD Partai Golkar Prabumulih terkait hal itu. “Pembentukan fraksi-fraksi, ditunda hingga Kamis esok “ tukasnya.
Senada juga dibenarkan Wakil Ketua I DPRD Prabumulih, Aryono ketika dikonfirmasi secara terpisah soal penundaan pembentukan fraksi-fraksi di DPRD Prabumulih.
“Betul, memang tertunda karena adanya masalah di Fraksi Golkar Prabumulih. Ditunda, hingga Kamis ini,” tandasnya.
Terpisah, ketika dikonfirmasi Ketua DPD Partai Golkar, Syamdakir membenarkan informasi tersebut , namun akhirnya 4 anggota DPRD Prabumulih Fraksi Golkar datang menemuinya, karena Ketua DPD Golkar Prabumulih secara defacto masih dipegang Syamdakir Amrullah ST, kini tengah mencalonkan diri sebagai Cawawako Prabumulih mendampingi Cawako H Andriansyah Fikri SH tidak menampik hal itu, Selasa malam, 15 Oktober 2024.
“Iya betul memang demikian, saya kaget juga mendengar kejadian tersebut, tetapi persoalan tersebut telah diselesaikan secara mekanisme rapat partai dihadiri unsur pimpinan Partai Golkar dan seluruh Anggota DPRD Prabumulih baru dilantik,” ujar Uncle Syam, sapaan akrabnya.
Suami Wulan Syamdakir ini menyebutkan, prihal itu telah dirapatkan dan para Anggota DPRD Prabumulih di Fraksi Golkar telah meminta maaf kepadanya atas hal itu. “Ya mungkin itu hanya sebuah kehilafan saja, mengingat sebelumnya saya sudah hubungi mereka lewat WA buat datang , namun mereka tidak kunjung datang. Saya tak pernah berpikiran menghambat, apalagi itu buat kepentingan partai saya pimpin,” akunya.
“Sudah, suratnya sudah saya tandatangani, sebenernya saya sebelumnya sudah minta ke Sekretaris DPD Partai Golkar Prabumulih agar ke 4 Anggota DPRD Partai Golkar tersebut agar menghadap dan rencana akan dilanjutkan rapat partai, namun hingga terdengar kabar ada hambatan saat akan diparipurnakan dan diumumkan di DPRD ternyata surat pengajuan usulan Fraksi Golkar bukan tanda tangan saya hanya ditanda tangan Wakil Ketua pengurus juga Anggota DPRD Prabumulih, jadi tidak diterima pimpinan DPRD. Memang sesuai aturan dan ketentuan, harus ditandatangani Ketua DPD Golkar Prabumulih,” jelas ayah tiga anak ini.
Dibeberkannya, meski dirinya sekarang ini sebagai Cawawako diusung PDIP Prabumulih dan PSI Prabumulih. Ditegaskannya, secara defacto masih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Prabumulih.
“Kita menghormati keputusan DPP Golkar mengusung Paslon Nomor 3, tetapi saya masih Ketua DPD Golkar Prabumulih sah, tugas-tugas partai masih tetap berjalan secara baik . Apalagi, kepengurusan saya masih lama dan akan berakhir pada Agustus 2025,” pungkasnya.
Sementara itu, Pimpinan DPRD Prabumulih bersama Sekwan dikonfirmasi terpisah hingga berita ini diturunkan belum memberikan balasan. (rin)
