PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Wako Prabumulih, H Arlan melalui Inspektorat Daerah melakukan langkah cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Nanas tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Daerah Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH, mengatakan pihaknya segera memanggil Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) guna melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian pendapatan daerah dinilai masih rendah.
“Sesuai arahan Pak Wako, kita akan segera memanggil Kepala Bapenda untuk membahas dan mengevaluasi penyebab rendahnya pendapatan daerah ini,” ujar Sapta, Rabu, (22/10/2025).
Menurut Sapta, langkah ini bertujuan agar Bapenda dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang menjadi tumpuan utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.
“Kita ingin mengetahui apa kendalanya hingga pendapatan Prabumulih masih rendah dan menjadi sorotan Kemendagri. Bapenda sebagai OPD induk pengelola pendapatan tentu menjadi ujung tombak, meskipun kami juga tidak menutup kemungkinan ada keterkaitan dengan sejumlah OPD lainnya,” jelasnya.
Ia berharap hasil Laporan Inspektorat tersebut nantinya mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dan menjadi dasar Evaluasi Wako dalam mengambil keputusan.
“Melalui rekomendasi dari hasil evaluasi ini, kita dorong seluruh OPD agar lebih maksimal dalam menggali potensi pendapatan daerah, sehingga tidak lagi tergolong rendah dan menjadi perhatian pusat,” tambahnya.
Sementara itu, pantauan awak media menunjukkan selama delapan bulan kepemimpinan Wako H Arlan dan Wawako Franky Nasril SKom MM, telah banyak dilakukan perubahan dan inovasi menuju visi Prabumulih Makmur dan Sejahtera (MAS).
Namun sayangnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh para kepala OPD. Sejumlah pejabat dinilai masih bekerja setengah hati karena belum adanya kepastian posisi dalam pemerintahan saat ini.
Kondisi ini memunculkan dorongan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD, sehingga seluruh jajaran dapat mendukung penuh program dan kebijakan Wako–Wawako untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta kesejahteraan masyarakat. (rin)
