PENDAMPINGAN : Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH bersama Kasi Datun, Hendra Mubarok SH MH dan Kadinkes, dr Hj Hesti Widyaningsing MM MARS memberikan pendampingan menyambangi dua PKM, Senin. Foto : Ist/FS.COM
PRABUMULIH, FS.COM – Stunting atau balita tumbuh kembang terhambat, menjadi perhatian serius semuanya. Termasuk, juga Kejari Prabumulih kini berkontribusi dalam menekan angka stunting. Khususnya, di Kota Nanas ini.
Tidak hanya memberikan pendampingan, agar pengelolaan puskesmas tetap sasaran dan sesuai SOP.
Kali ini, Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH bersama Kasi Datun, Hendra Mubarok SH dan Kadinkes, dr Hj Hesti Widyaningsih SH MH menyambangi PKM Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan dan PKM Tanjung Rambang, Kecamatan RKT, Senin, 11 September 2023.
“Lewat kegiatan Seksi Datun, diberikan pendampingan hukum. Memastikan PKM dibawah naungan Dinkes Prabumulih bisa menjalankan program dan juga keuangannya secara tepat dan sesuai SOP,” ujar Kajari Prabumulih, Roy Riady SH MH.
Ucapnya, lewat JAGAMASEH, yaitu Jaksa Jaga Puskesmas Masyarakat Sehat, pendampingan hukum diberikan juga mendorong menekan angka stunting di wilayah PKM ini. “Patut disyukuri, sekarang ini informasi dari Dinkes Prabumulih stunting turun dari 22 persen menjadi 12 persen,” jelas Mang Oy, sapaan akrabnya.
Kata Roy, sebelumnya 91 kasus stunting di Prabumulih. Kini, sudah turun menjadi 71 kasus sampai Agustus ini. “Kita harapabkan, stunting tidak hanya turun. Tetapi, di 2024 menuju zero,” ucapnya.
Lanjutnya, langkah-langkah diambil menekan angka stunting. Yaitu, melakukan sosialisasi, agen-agen kesehatan ujung tombaknya puskesmas. Tenaga-tenaga kesehatan bisa proaktif di masyarakat melakukan sosialisasi, edukasi, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengatasi stunting.
“Program-program misalnya, memberikan makanan bergizi pada ibu hamil dan balita. Atau, kalau ada permasalahan BPJS Kesehatan minta diselesaikan. Pendampingan diberikan Kejari dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, masyarakat jangan risau dan khawatir, karena secara kontitusi negara ini sudah menjamin kesehatan masyarakat,” terang suami Nofita Dwi Wahyuni SH MH ini.
Kadinkes Prabumulih, dr Hj Hesti Widyaningsih MM MARS menambahkan, Prabumulih ini unik, mobilitas masyarakatnya tinggi. “Kami menekankan mulai dari jajaran RS hingga puskesmas, puskesmas pembantu, bidan-bidan desa, kita mengaktifkan istilahnya jemput bola,” jelas Hesti.
Lanjutnya, Dinkes Prabumulih tidak hanya mendata stunting itu dari posyandu saja. Adanya, kunjungan ke rumah-rumah, diharapkan bisa mendeteksi kasus stunting bagi penduduk kita tidak aktif ke posyandu.
“Jangan khawatir biaya pengobatan stunting ini, semuanya ditanggung pemerintah. Sepanjang UHC, kita sudah 99 persen. Jadi kita yakinkan tidak tercover BPJS Kesehatan itu sangat sangat kecil, hampir tidak ada tidak memiliki BPJS Kesehatan,” tukasnya.
“Kalaupun ada tidak pakai BPJS Kesehatan dan UHC kita tidak menunggu mengaktifkan selama dua minggu. Jadi begitu hari itu ia butuh pelayanan kesehatan hari itu bisa kita aktifkan, dan tidak ada masalah,” tutupnya. (rin)