WC : WC Swadaya masyarakat di Eks Mapolsek Prabumulih Timur, guna mendukung program relokasi pasar Cak Arlan dan Bang Franky, Jumat. Foto : Rian/FAJARSUMSEL.COM
Kepala UPTD Pasar Inpres Prabumulih : Tidak Benar Soal Pungutan Itu, Hanya Miss Komunikasi Saja
PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM — Warga RT 01/RW 01, RT 01/RW 04, dan RT 02/RW 04 di sekitar Eks Mapolsek Prabumulih Timur membangun fasilitas WC secara swadaya untuk mendukung program relokasi pasar yang digagas Cak Arlan dan Bang Franky.
Pembangunan WC ini dilakukan karena keterbatasan fasilitas umum di lokasi relokasi. Dalam tiga hari beroperasi, WC tersebut telah digunakan oleh pedagang dan pengunjung pasar dengan tarif Rp2.000 untuk buang air kecil dan Rp3.000 untuk buang air besar.
Namun, pada Jumat (30/5/2025) sekitar pukul 09.00 WIB, Kepala UPTD Pasar Inpres diduga mendatangi lokasi dan meminta setoran sebesar Rp 150 ribu per hari dari hasil pengelolaan WC tersebut.
“Penghasilan kami saja rata-rata hanya Rp100 ribu per hari. Bagaimana bisa kami menyetor Rp150 ribu? Dari mana uangnya?” ujar Amsarullah, pengelola WC.
Menurut Amsarullah, permintaan tersebut sempat memicu cekcok antara dirinya dan Kepala UPTD Pasar Inpres Prabumulih, karena tidak ada dasar hukum yang jelas terkait permintaan tersebut.
“Kami bangun WC ini murni atas permintaan warga dan pedagang, secara gotong royong dan swadaya. Niat kami mendukung relokasi pasar yang baru dimulai di Eks Mapolsek Prabumulih Timur,” jelasnya.
Ia menilai permintaan tersebut termasuk pungutan liar (pungli) dan meminta agar pimpinan daerah, khususnya Cak Arlan dan Bang Franky, mengevaluasi Kepala UPTD Pasar Inpres.
Dikecam Warga dan Tokoh Setempat
Hengki, Ketua RT 01/RW 04, juga mengecam tindakan Kepala UPTD tersebut.
“Kita mendukung penuh program pemerintah. Karena fasilitas belum memadai, kami secara swadaya membangun WC ini untuk melayani pengunjung dan pedagang pasar. Sangat disayangkan jika niat baik ini malah dijadikan ladang pungli,” tegas Hengki.
Senada dengan itu, Marsal, Ketua RT 02/RW 04, membenarkan bahwa dirinya menyaksikan langsung permintaan setoran Rp150 ribu per hari tersebut.
“Kami harap Cak Arlan dan Bang Franky bertindak tegas agar hal seperti ini tidak terulang. Jangan sampai niat warga membantu justru dipersulit oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tandas Marsal.
Kasus ini menuai sorotan luas dan warga berharap agar segera ditindaklanjuti demi kelancaran program relokasi pasar dan kenyamanan masyarakat.
Kepala UPTD Pasar Inpres Bantah Soal Pungutan, Sebut Hanya Miss Komunikasi
Dikonfirmasi terpisah, Kepala UPTD Pasar Inpres, Yuniarti Wulandari SH MSi membantah, atas tuduhan atau dugaan permintaan uang tersebut.
Bahkan, hal itu ia sebutkan hanya miss komunikasi saja. “Tidak benar Pak, itu hanya miss komunikasi tadi sudah saya jelaskan dan telah selesai serta berdamai,” akunya.
Ia berdalih, ini pasar baru dan banyak isu tidak benar kerap kali beredar. “Tadi juga kita sudah ada mediasi bersama warga di sana,” kilahnya. (rin)
