BANDAR LAMPUNG, FAJARSUMSEL.COM – Pengamat BPJS Watch, Timbul Siregar menegaskan, pentingnya memperkuat sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar semakin inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Menurutnya, BPJS Kesehatan merupakan program gotong royong dan menjadi hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia.
“Setiap warga negara berhak dijamin melalui BPJS Kesehatan. Program ini mampu menurunkan angka kemiskinan, sehingga cakupannya harus terus diperluas,” ujarnya, Kamis, 12 Juni 2025.
Timbul menggarisbawahi tiga isu utama JKN, yakni: 1. Kepesertaan, 2. Manfaat dan Pelayanan, 3. Pembiayaan.
Ia juga menekankan pentingnya penyaringan data (pircing) Kemensos dan Dinsos agar bantuan iuran pemerintah (PBI) diberikan tepat sasaran.
Selain itu, BPJS Watch menemukan adanya perusahaan nakal melaporkan gaji lebih rendah agar membayar iuran lebih kecil. “Ini jelas merugikan pekerja dan sistem JKN secara keseluruhan,” tegas Timbul.
Terkait layanan rumah sakit, ia menyoroti bahwa tidak ada aturan membenarkan pemulangan pasien secara sepihak pasca rawat inap, termasuk di RSUD Prabumulih.
“Saat ini, cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia sudah mencapai 98 persen, namun kualitas layanan dan pengawasan regulasi masih perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (rin)
