PALEMBANG, FAJARSUMSEL.COM – Wako Prabumulih, H Arlan, menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah yang digelar di Palembang. Bimtek ini berfokus pada peningkatan validasi transaksi perbendaharaan, kepatuhan perpajakan, serta penyelarasan tata cara pembayaran kegiatan melalui metode konsolidasi pada Sistem Keuangan Daerah (SIKD).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi aparatur pemerintah daerah untuk memperkuat kompetensi dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan administrasi keuangan yang lebih akurat, tertib, dan sesuai regulasi terbaru.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Prabumulih, Wawan Gunawan Ak CA, menegaskan bahwa bimtek ini sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan.
“Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi seluruh peserta, terutama terkait validasi transaksi, kewajiban perpajakan, dan tata cara pembayaran melalui konsolidasi. Dengan penguatan kapasitas ini, kami berharap pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui pemaparan materi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta dukungan Bank Sumsel Babel, peserta mendapatkan pembaruan terkait standar pengelolaan keuangan daerah hingga mekanisme konsolidasi transaksi dalam sistem keuangan modern.
Wako Prabumulih, H Arlan, juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dalam tata kelola keuangan daerah.
“Pemerintah Kota Prabumulih selalu mendukung setiap upaya peningkatan kompetensi aparatur. Dengan mengikuti bimtek seperti ini, saya berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan, dan menjaga akuntabilitas laporan keuangan kita,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Prabumulih kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat efisiensi, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan kapasitas aparatur diharapkan dapat mendorong pelayanan publik semakin berkualitas dan mendukung percepatan pembangunan daerah. (ril)







