DEMO : FKPKD berdemo di depan Kantor PHRZ 4 Field Limau menyampaikan aspirasinya, Kamis. Foto : Rian/FS.COM
PRABUMULIH, FS.COM – Masyarakat tergabung Forum Komunikasi Pemuda Kasih Dewa (FKPKD) berjumlah sekitar 50 orang mendatang Kantor PHRZ 4 Limau Field. Tujuannya, tidak lain mengelar aksi demo guna menyampaikan aspirasinya.
Aspirasi antara lain; dilibatkan kordinasi kegiatan moving rig servis dan PK rig servis. Lalu, soal tenaga kerja sebagai sopir dan tenaga sekuriti dikarenakan Desa Kasi Dewa Ring 1 tidak ada warga menjadi sopir dan sekuriti. Sedangkan, desa lain ada semua. Terakhir, seluruh vendor PHRZ 4 Limau Field berkordinasi bersama Ketua FKPKD.
Setelah mengelar aksi demo, Kamis, 11 Januari 2024 di depan Kantor PHRZ 4 Limau Field. Namun, aspirasinya tidak digubris dan para pendemo pulang gigit jari.
Bukan hanya itu saja, niatan bermediasi bersama Manajemen PHRZ 4 Limau Field tidak bisa dilakukan. Dan, hanya bertemu di depan pagar bersama Perwakilan Humas PHRZ 4 Limau Field.
Perwakilan Pendemo, Andri Black menyatakan, tujuannya ingin menyampaikan aspirasinya dan berharap diakomodir. “Namun, kita kecewa PHRZ 4 Limau Field tidak mau bertemu bersamanya dan warga lainnya,” ucapnya.
Karena, tidak ada titik temu. Ia mengancam, akan mengelar demo lebih besar lagi. “Dan, mendatangkan masa lebih besar lagi ke Kantor PHRZ 4 Limau Field hingga tuntutan aspirasinya dipenuhi.
Demo aspirasi warga di depan Kantor PHRZ 4 Limau Field ini dijaga ketat aparat kepolisian dari Polres Prabumulih. Lalu, TNI dan Sekuriti PHRZ 4 dan Limau Field.
Head of Comrel CID PHRZ 4, Tuti Dwi Patmayanti melalui Officer Comrel and CID, Erwin HP mengatakan, kalau perusahaan tidak bisa mengakomodir aspirasi dari FKPKD.
Dijelaskannya, terkait tenaga kerja setiap penerimaannya diinformasikan ke semua wilayah kerja perusahaan. “Terkait vendor melakukan kegiatan di lingkungan perusahaan, sudah kita katakan supaya berkordinasi bersama pemerintah setempat. Baik camat, lurah atau kades,” jelasnya.
Kata Erwin, soal pengamanan. Sudah menjadi komitme perusahaan, bekerja sama pihak Mabes TNI dan sudah disepakati SKK-Migas. “Intinya, kita tetap pada aturan perusahaan. Tidak bisa mengakomodir, tuntutan atau aspirasi para pendemo ini,” pungkasnya. (rin)