MUARA ENIM, FAJARSUMSEL.COM — Bupati Muara Enim, H Edison SH MHum menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Gelumbang. Ia menegaskan bahwa sebagai kabupaten induk, Muara Enim siap mendukung selama prosesnya mengikuti mekanisme perundang-undangan berlaku.
“Pada prinsipnya, kita siap mendukung. Namun sekarang kita menunggu karena usulan pemekaran ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Kita tidak bisa ikut campur karena ini menyangkut kebijakan pusat,” ujar Edison kepada awak media, belum lama ini.
Edison juga menekankan bahwa DPR RI memiliki skala prioritas dalam menetapkan DOB, terutama menyangkut kondisi keuangan negara. Karena itu, ia mengingatkan agar pemekaran ini tidak justru menjadi beban di kemudian hari.
“Jangan sampai dilepas tapi malah terlantar. Harus dilihat dulu kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kesiapan menggaji pegawai, pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Semua harus matang,” tambahnya.
Rencananya, jika pemekaran disetujui, DOB Gelumbang akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati selama lima tahun pertama. Selama periode tersebut, DOB Gelumbang ditargetkan mampu mengumpulkan PAD minimal sebesar Rp 100 miliar. Jika tidak terpenuhi, maka statusnya berpotensi dikembalikan ke kabupaten induk.
“Kalau target PAD itu tercapai, barulah bisa dilakukan pemilihan kepala daerah definitif, dan statusnya tak lagi DOB,” jelas Edison.
Cakupan Wilayah DOB Gelumbang
DOB Kabupaten Gelumbang nantinya akan mencakup enam kecamatan berada di wilayah barat Muara Enim, yaitu:
- Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Lembak
- Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Muara Belida
- Kecamatan Belida Darat
Wilayah ini dinilai memiliki potensi sumber daya alam, perkebunan, dan infrastruktur penunjang yang cukup kuat untuk menjadi daerah otonomi sendiri. Selain itu, letak geografis strategis serta kepadatan penduduk menjadi pertimbangan utama dalam pengajuan DOB.
Sebagai informasi, wacana pemekaran Kabupaten Gelumbang telah lama bergulir dan mendapat dukungan luas dari masyarakat serta tokoh-tokoh setempat. Namun, tantangan utama tetap pada aspek kesiapan fiskal dan tata kelola pemerintahan. (rin)
