EDUKASI : KPK RI memberikan edukasi kepada wajib pajak di Kota Nanas ini, dalam rangka peningkatan PAD Pemkot Prabumulih, Rabu. Foto : Rian/FS.CO
PRABUMULIH, FS.CO – Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH mengatakan, kini Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) tidak lagi jadi idola diandalkan Pemerintah kota (Pemkot).
Apalagi, sejauh ini, kata Fikri, semenjak Pandemi Covid-19 penerimaan dari DBH Migas terus turun. Makanya, mau tidak mau harus mencari potensi sumber lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Prabumulih.
“Sektor usaha, parkiran, hotel, rumah makan dan restoran, dan lainnya. Potensi inilah harus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan PAD setiap tahunnya,” kata suami Hj Reni Indahyani SKM MSi ketika membuka kegiatan sosialisasi wajib pajak dalam rangka Roadshow Bus KPK RI di Gedung Kesenian Rumah Dinas (Rumdin) Walikota (Wako), Rabu, 14 September 2022.
Lewat edukasi dan juga sosialisasi dilakukan KPK RI dalam rangka Roadshow Bus KPK RI Jelajah Negeri ini, kata orang nomor dua di Prabumulih bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya pemilik usaha, dan lainnya guna pengoptimalan PAD.
“PAD bersumber dari pajak dari retribusi merupakan salah satu pembiayaan bagi pembangunan Prabumulih. Makanya, harus didukung wajib pajak khususnya pemilik usaha. Agar tertib membayar dan menyetorkan pajak dan retribusi,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Prabumulih, Ratih Puspa SE MSi menjelaskan, edukasi dan sosialisasi diberikan kepada wajib pajak diikuti sekitar 200 orang.
“Harapan kita lewat kegiatan ini, bisa meningkatkan kesadaran wajibal pajak guna memenuhi kewajibannya membayar pajak dalam rangka meningkatkan PAD Prabumulih ini,” terang Ratih, sapaan akrabnya.
Adik Wawako Prabumulih menjelaskan, peserta kegiatan ini merupakan wajib pajak non PLN, PPJ PLN, pajak restoran.
P“Pajaj sarang burung, pajak reklame, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkiran. Dan, petugas pemungut pajak dan masyarakat umum. Semoga edukasi dan sosialisasi dilakukan KPK RI bisa memberikan dampak positif bagi PAD Prabumulih,” tutupnya. (rin)