Kadiskominfo Jabat Sekretaris DLH
PRABUMULIH, FAJARSUMSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan pemerintah kota, Sabtu 22 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Pemkot Prabumulih.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda), H Elman ST MM.
Dalam mutasi kali ini, empat Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalami penurunan jabatan menjadi Sekretaris Dinas (Sekdin), disusul pergeseran beberapa pejabat administrator lainnya.
Pejabat Kepala OPD yang Turun Jabatan Menjadi Sekdin
1. Drs Mulyadi Musa MSi, dari Kepala Diskominfo menjadi Sekretaris DLH.
2. H Beni Akbar ST MM, dari Kepala PUPR menjadi Sekretaris Disperkim.
3. Maiduty Fitriansyah ST MT, dari Kepala Disperkim menjadi Sekretaris Balitbang.
4. Ahmad Fauzan Akmal ST MSi, dari Kepala DPMD menjadi Sekretaris Dishub.
Dengan turunnya empat kepala dinas tersebut, empat posisi Kepala OPD kini ditinggalkan kosong. Pemkot Prabumulih memastikan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD segera ditunjuk untuk mengisi kekosongan agar pelayanan publik di masing-masing dinas tetap berjalan maksimal.
Pejabat Administrator Lainnya
Sumarta Edison ST, dari Sekretaris DLH menjadi Kasi Kesos Kelurahan Gunung Ibul Selatan (GIS).
Krisma Gautama, dari Sekretaris Balitbang menjadi Kasi Pemerintahan Kelurahan Muara Dua.
Sekda Prabumulih H Elman ST MM menegaskan bahwa mutasi ini merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Mutasi ini adalah evaluasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Aparatur harus bekerja optimal dan merespons amanat Undang-Undang Pelayanan Publik. Kompetensi pejabat juga harus seirama dengan jabatan yang mereka emban,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kepatuhan jam kerja, dan etos kerja.
“Kami minta seluruh pejabat yang dilantik bekerja sungguh-sungguh, disiplin, dan menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.
Penunjukan Plt Kepala OPD dijadwalkan segera dilakukan agar struktur organisasi tetap solid dan pelayanan publik tidak terganggu. (rin)
